Mataram, perbendaharaan.go.id - Awal tahun 2010 sepertinya tidak disia-siakan oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) untuk menggenjot beberapa kegiatan yang dapat mengoptimalkan fungsi dan core business perbendaharaan dalam hal perencanaan kas

Hal ini dapat dimaklumi karena keinginan DJPBN untuk menjadi pengelola keuangan negara yang dapat merencanakan kas dengan baik, mencegah kebocoran dan penyimpangan, mencairkan sumber pembiayaan yang paling murah dan memanfaatkan dana yang menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan, sudah menjadi harga mati seiring dengan terus berjalannya reformasi birokrasi di DJPBN. Semangat perubahan ini terlihat dalam Pembukaan Rapat Pimpinan Regional dan Sosialisasi PMK No

192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas hari Kamis (4/2) di Hotel The Santosa, Mataram

Acara yang dimulai dengan laporan dari Kepala Kanwil XXI DJPBN Mataram, Abdul Rahman Ritonga dan pembukaan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A

Badaruddin tersebut mengundang beberapa peserta dari Kanwil Mataram, Denpasar dan Kupang

Selain mengundang para Kepala Kanwil seperti Pardiharto (Kakanwil Kupang) dan Ni Luh Putu Kumalawati (Kakanwil Denpasar), panitia dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) dan Sekretariat DJPBN juga mengundang beberapa Kepala Bagian, Kepala Bidang lingkup Kanwil, Kepala KPPN dan Kepala Seksi serta pelaksana pada KPPN terkait. Memulai pembukaannya, K.A

Badaruddin mengangkat mengenai tiga paket UU Keuangan Negara sebagai latar belakang sebelum menyampaikan pentingnya sistem pengelolaan uang negara/daerah dengan prinsip pengelolaan kas yang baik

Didampingi oleh Direktur PKN, Tata Suntara, yang akan menyampaikan paparan mengenai Reformasi Cash Management, beliau mengingatkan pentingnya peran Dit

PKN, Kanwil dan KPPN dalam mensinergikan pengelolaan kas yang sudah menjadi fungsi sebenarnya dari DJPBN. "Direktorat PKN seharusnya dapat memiliki prinsip kerja bukan hanya sebagai fund administrator tetapi lebih menjadi fund manager yang tahu kapan uang dibutuhkan dan seberapa besar kebutuhan tersebut

Juga Dit

PKN diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan yang terjadi dan kemudian mampu menutup kekurangannya, serta mengarahkan surplus kas apabila terjadi," ujar Sekretaris DJPBN. Beliau menambahkan, "Kalau hal ini dapat dikongkritkan, maka pada akhirnya, kebutuhan kas keseluruhan dapat diketahui dan direncanakan dengan baik

Selanjutnya Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU) dapat menekan cash of borrowing sehingga kita tidak perlu menambah hutang lagi." Menambahkan hal tersebut, Tata Suntara menyatakan bahwa reformasi dalam cash management ini dapat dilakukan dengan baik apabila telah terjadi persamaan pola berpikir tidak hanya di DJPBN tetapi di Kementerian/Lembaga lain

"Sosialisasi ini dilakukan untuk merubah mindset mengenai perencanaan kas," jelas beliau mengawali paparannya. Dalam acara yang mengusung tema "Mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang Transparan, Akuntabel, dan Akurat dengan Mengoptimalkan Peran Kanwil dan KPPN sebagai Guru dan Pelayan" ini, Direktur PKN menegaskan bahwa perencanaan kas merupakan faktor utama yang mendukung pengelolaan Kas Negara/Daerah yang baik

Tetapi hal ini akan menjadi sia-sia apabila tidak ada koordinasi dan dukungan yang baik dari seluruh Kementerian/lembaga dalam pembuatan perkiraan penarikan dana yang cermat

"Tidak hanya dengan kementerian/lembaga, koordinasi juga harus dilakukan oleh beberapa Eselon I yang terkait dengan fungsi cash management, debt management dan kebijakan monitoring," tambah beliau. Kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan bersamaan dengan Rapim Regional antara Kanwil Denpasar, Mataram dan Kupang

Masing-masing Kanwil mendapat kesempatan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menyampaikan ide-ide yang membangun dalam bentuk kajian-kajian melaksanakan fungsi perbendaharaan yang menunjang pelayanan, menyempurnakan peraturan dan sistem yang sudah ada. Pada kesempatan ini, Kanwil Kupang menyampaikan presentasi bertajuk "Mengawal Reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan di Daerah"; Kanwil Denpasar menjelasakan mengenai upaya mereka dalam membina satker dalam melakukan pencairan dana dengan cepat dan tepat; dan Kanwil Mataram dengan paparannya mengenai "Strategi Menuju LKPP Tahun 2011 Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)". Pada hari kedua (5/2), Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo direncanakan akan datang ke Mataram untuk memberikan pengarahan pada Rapim Regional. Sumber : Tony, Bagian Pengembangan, www.perbendaharaan.go.id

KEMBALI